Komunitas Kendaraan Listrik Indonesia




Jumat, 23 Agustus 2019

Demi Kebutuhan Baterai Lokal Indonesia Pemerintah Percepat Larangan Ekspor Bijih Timah



[23 Aug] Harga nikel dunia di London Metal Exchange (LME) naik 7 persen pada penutupan perdagangan Kamis (8/8) lalu.  Kontrak nikel tiga bulan naik hingga USD 16.690 per metrik ton di awal sesi, tetapi  berhasil ditutup USD 15.880 per ton atau masih naik 7,2 persen dari hari sebelumnya.

Dikutip dari The Wall Street Journal, kenaikan tertinggi ini terjadi seiring dengan merebaknya rencana pemerintah Indonesia yang bakal mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel. Berdasarkan aturan, seharusnya rencana pelarangan eskpor bijih nikel baru berjalan pada 2022. Namun pemerintah ingin mempercepatnya menjadi Oktober 2019.

Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP No.1/2017), pemerintah mengizinkan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen sampai 2022. Sebenarnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) melarang ekspor mineral mentah. Hanya mineral yang telah diolah dan dimurnikan yang boleh diekspor.

Hal ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tak lagi hanya mengekspor komoditas mentah yang tak bernilai tambah dan harganya fluktuatif.

Namun pemerintah memberi relaksasi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang sedang membangun smelter nikel. Harapannya, penambang nikel punya tambahan dana untuk membangun smelter dari hasil ekspor. Kini pemerintah berencana kembali menutup sepenuhnya ekspor bijih nikel, termasuk yang berkadar rendah.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, langkah itu diambil untuk menarik investor ke Indonesia. Luhut ingin banyak perusahaan yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel.
Dengan begitu, harga jualnya lebih tinggi. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri juga bakal menolong industri manufaktur dalam negeri yang membutuhkan bahan baku ini.

Pemurnian nikel menjadi feronikel juga penting dilakukan di dalam negeri sebab merupakan bahan baku untuk pembuatan baterai listrik dalam bentuk stainless steel yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia, misalnya di Morowali.

"Seperti saya jelaskan dalam (situasi) trade war (perang dagang), kita perlu menarik investor sebanyak mungkin. Pada 2021 kita akan jadi produsen stainless steel terbesar di dunia, kita bangun value chain di Morowali dan di Wesabe sana," kata Luhut.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyatakan dukungannya agar pemerintah mempercepat larangan ekspor nikel. Hal itu akan memberi kepastian bagi para investor yang sudah membangun smelter, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Gara-gara pemerintah melonggarkan ekspor nikel, menurut AP3I, smelter-smelter di dalam negeri jadi kekurangan bahan baku. Padahal uang yang dikeluarkan untuk membangun smelter tak sedikit.

"Ini harus dipercepat, ini sudah dosa lama. Smelter-smelter yang sudah datang ke Indonesia merasa bahan baku kurang karena nikel dikapalkan (ekspor) mentah-mentah," tegas Pendiri AP3I Jonatan Handojo kepada kumparan.

Ia berpendapat, pelonggaran ekspor nikel tak akan membuat penambang-penambang kecil membangun smelter. Nyatanya, harga bijih nikel tak sebanding dengan biaya investasi untuk membangun smelter. Menurut dia, sampai kapan pun penambang-penambang itu tak akan membangun smelter meski ekspor nikel sudah dilonggarkan.

"Harga nikel itu USD 22 per ton, biaya bangun smelter USD 100 juta. Mau ekspor bijih nikel berapa banyak? Kan enggak masuk akal. Itu (jual bijih nikel untuk biaya bangun smelter) alasan saja. Akal-akalan pengusaha yang enggak punya uang untuk bikin smelter. Sekarang sudah dilonggarkan, enggak ada smelternya kan? Mereka cuma jual tanah air (bijih nikel) saja," ujar Handojo.


Seberapa Banyak Nikel di Indonesia?

Berdasar data, nikel tergolong sebagai komoditas logam strategis. Indonesia sendiri merupakan eksportir nikel nomor 6 dari 10 negara produsen nikel terbesar di dunia pada 2016. Potensi cadangan nikel paling banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Potensi cadangan nikel RI menguasai 23,7% cadangan dunia, dengan total cadangan sebanyak +9 miliar metric ton.

Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah izin pertambangan baik eksplorasi dan produksi nikel di 7 provinsi tercatat sebanyak 1.278 IUP. Per Mei 2019, berdasar data rekonsiliasi ditjen minerba total IUP Nikel tercatat sebanyak 281 IUP.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar