Skandal Petral: Tuan MR Sering Disebut di Era Presiden SBY

[12 Nov] Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi membeberkan inisial sosok yang diduga sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Berdasarkan temuan lembaga auditor KordaMentha, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun.

Menurut Fahmy, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga. “Sesungguhnya dulu tim kami (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) ke KPK, kemudian ke Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri), kami melakukan konfirmasi ternyata ditemukan kesamaan, inisialnya MR,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi Tempo, Rabu siang, 11 November 2015.

Fahmy menambahkan, "Tuan MR" inilah yang dalam pengelolaan minyak bumi dan gas di Petral menjadi perusahaan perantara (fronting traders) dan perusahaan minyak milik negara (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak. Namun, akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak mentah ataupun jual-beli produk bahan bakar minyaknya.

Siapa MR? Beredar sejumlah spekulasi, orang yang punya pengaruh di Petral itu antara lain dikaitkan dengan sosok taipan minyak, Muhammad Riza Chalid.
Riza dikenal dekat dengan sejumlah menteri di era Presiden SBY, seperti Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan pada era SBY. Riza pun disebut dekat dengan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, anak buah sekaligus besan Presiden SBY.

Bahkan, kedekatan Riza dengan kedua menteri yang menduduki jabatan strategis itu terekam luas di area publik. Pada Juli tahun lalu, misalnya, beredar foto Hatta Rajasa saat menjadi saksi pernikahan anak Riza. Selain Hatta, acara itu juga dihadiri Purnomo Yusgiantoro. Hatta ramai diberitakan juga terkait masalah impor minyak dan gas. Dia pernah dilaporkan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

“Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak, menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor lebih besar,” kata Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahean, kepada Tempo, 1 Juli 2014. Namun, dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Juni tahun lalu, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. “Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyak. Di MP3EI jelas disebutkan kita tidak boleh jual gas."

Hatta mengaku mengenal Riza di Majelis Dzikir. "Saya memang mengenal Riza di Majelis Dzikir bersama Haji Harris Thahir yang punya Rumah Polonia. Tapi sama sekali tak ada urusan bisnis," ucapnya. Menurut Hatta, Indonesia terus mengimpor minyak karena tidak memiliki kilang. Investor kilang pun enggan menanamkan modalnya. Rumah Polonia yang dimaksud Hatta adalah markas pemenangannya saat bertarung dalam pemilihan presiden 2014. Ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui adanya penguasaan kontrak migas oleh jaringan tertentu. "Hal ini menambah panjang rantai suplai sehingga harga beli minyak kurang kompetitif," katanya. Namun, Wianda enggan menyebutkan pihak ketiga yang disebut-sebut dalam audit itu.

Ihwal adanya pembocor di tubuh Petral diakui Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto. Menurut Dwi, kebocoran informasi rahasia dan intervensi pihak eksternal ini mempengaruhi pengembangan bisnis, mitra secara tidak langsung, dan proses negosiasi oleh Petral. “Sudah kami laporkan kepada pemerintah untuk diambil langkah lanjutan jika diperlukan," katanya, Senin lalu.

sumber: tempo