Realisasi Kereta Cepat Di Indonesia

[5 Mei] Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada konferensi pers singkat di sela Konferensi Asia Afrika, Rabu (22/4), Jokowi mengatakan bahwa dalam pertemuan itu dia menagih implementasi kesepakatan pembangunan kereta cepat yang sebelumnya telah beberapa kali dibahas.

Jokowi mengatakan bahwa implementasi pembangunan akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan. "Kita memang kerja terus kesepakatan itu agar bisa langsung dilaksanakan, baik dengan Tiongkok maupun Jepang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, juga di sela KAA, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menandatangani MoU kerangka kerja sama untuk melandasi studi kelayakan secara detail dan struktur finansial proyek pembangunan kereta cepat (high speed train) dengan Tiongkok.

"Dari opsi funding Tiongkok akan menyiapkan dananya melalui China Development Bank, tinggal strukturnya. Mereka juga berharap dapat berinvestasi. Tapi mereka juga memberikan opsi jika tidak investasi langsung, maka berupa pinjaman jangka panjang," kata Rini.

Sayangnya, Rini mengatakan belum ada angka pendanaan yang disepakati kedua belah pihak. Pada kesempatan itu juga digunakan Rini untuk menekankan kembali permintaan transfer teknologi oleh Tiongkok ke Indonesia.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat menarik minat Jepang dan Tiongkok. Namun, pada Januari lalu Japan Bank for International Cooperations (JIBC) menyatakan bahwa Jepang sudah tidak tertarik lagi dengan proyek kereta cepat senilai Rp 100 triliun untuk rute Jakarta - Surabaya.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengkalkulasi nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar US$ 6,55 miliar atau sekitar Rp 84 triliun. Salah satu komitmen investasi yang sudah dikantongi BKPM berasal dari Tiongkok sebesar US$ 24,9 miliar.

BKPM mencatat rasio realisasi investasi asal Tiongkok selama periode 2005-2014 hanya 7 persen dari total komitmen US$24,27 miliar atau sebesar US$1,8 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan rasio realisasi Jepang, yang sebesar US$ 16,6 miliar atau 62 persen dari total komitmen US$ 26,61 miliar.


China sudah selangkah lebih maju dari Jepang

Franky Sibarani menilai, Jepang dan China punya peluang yang sama dalam proyek ini. Namun, kata Franky, investor China sudah selangkah lebih maju dari Jepang.

Investor Tiongkok sudah masuk pada tahap kerjasama. Kerjasama ini dilakukan antara konsorsium China yang dipimpin oleh China Railway International Co. Ltd dengan konsorsium Indonesia yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sementara Jepang yang diwakili oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) baru masuk tahap pengkajian.

"Jepang baru kajian. China sudah kerjasama untuk dilaksanakan terutama rute Jakarta-Bandung," kata Franky saat ditemui usai acara pencanangan zona integritas di BKPM, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Franky mengatakan, BKPM sudah mengetahui rencana investasi tersebut. Namun terkait urusan kerjasama dan perkembangan proyeknya berada di bawah tanggung jawab Kementerian BUMN.

"Itu ada di Kementerian BUMN," ujarnya.

Franky juga membenarkan adanya komitmen China yang akan memberi pinjaman hingga US$ 50 miliar. Dana tersebut nantinya dipakai untuk membiayai proyek pembangkit listrik, infrastruktur hingga kereta cepat.

"Komitmen itu yang ditandatangani oleh Presiden (Joko Widodo/Jokowi) waktu di Beijing," ujarnya.


WIKA: Agustus Kajian Rampung

Usai menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (23/4/2015) kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara, (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan secara lisan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bakal menjadi pemimpin proyek tersebut.

Tak heran, Wijaya Karya mendadak sibuk. Perusahaan pelat merah itu kini tengah melakukan kajian atau feasibility study terkait proyek tersebut. "Targetnya, Agustus nanti kajiannya sudah bisa diserahkan ke pemerintah, jadi setidaknya tahun depan proyek ini sudah bisa dieksekusi," ujar Corporate Secretary PT Wijaya Karya Suradi kepada Kontan, (24/4).

Meski sudah mengawali langkah, Wijaya Karya baru menerima perintah dari pemerintah secara lisan. Perusahaan tersebut belum mengantongi instruksi resmi. Karena itu, Wijaya Karya belum bisa membeberkan detail persis peranan mereka dalam proyek tersebut.

Ada beberapa alternatif peran yang mungkin diberikan kepada Wijaya Karya sebagai eksekutor konstruksi, sebagai investor atau melakoni dua peran itu sekaligus sebagai pengelola proyek. "Yang pasti, leader bukan berarti wajib menyiapkan modal yang paling besar," tandas Suradi.

Apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut terealisasi, maka proyek ini akan menjadi proyek gotong-royong dari dua negara.

Ada dua gerbong konsorsium di dalam proyek itu. Di dalam negeri, Wijaya Karya akan memimpin empat perusahaan pelat merah lain. Mereka adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Industri Kereta Api Indonesia, dan PT Len Industri.

Sementara China menunjuk China Railway sebagai pemimpin konsorsium. Anggota konsorsium Negeri Tirai Bambu ini, antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, dan The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, dan China Railway Signal and Commucation Corporation.

Sementara, kebutuhan dana untuk mewujudkan jalur transportasi kilat dari Ibukota ke Kota Kembang tersebut tak sedikit. Pemerintah China menawarkan diri mendanai proyek tersebut beserta beberapa proyek lain. Total dana yang bakal dikucurkan 50 juta dollar AS.

China akan menunjuk China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sebagai sumber pendanaan.

sumber: cnnindonesia, detik, kompas